.jpg "Blogger Sulawesi")
Situasi tersebut sering langsung disebut sebagai penipuan, padahal secara hukum tidak setiap transaksi yang gagal atau setiap barang yang tidak dikirim otomatis merupakan tindak pidana. Ada keadaan ketika penjual memang sejak awal mempunyai niat menipu pembeli, tetapi ada pula keadaan ketika penjual sebenarnya bermaksud memenuhi transaksi namun kemudian mengalami persoalan seperti kerugian usaha, keterlambatan pemasok, kesalahan pengiriman, atau kondisi lain yang menyebabkan kewajibannya tidak terlaksana.
Perbedaan antara kedua keadaan tersebut sangat penting karena menentukan apakah persoalan tersebut berada dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata. Jika sejak awal terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang sengaja dilakukan untuk membuat korban menyerahkan uang, persoalannya dapat mengarah pada tindak pidana penipuan. Sebaliknya, jika transaksi benar-benar terjadi dan kegagalan pengiriman hanya merupakan persoalan tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, persoalan tersebut pada prinsipnya dapat menjadi wanprestasi atau cidera janji dalam hukum perdata.
Karena itu, seseorang yang sudah mentransfer uang tetapi barang tidak dikirim tidak cukup hanya bertanya, "Apakah saya bisa melaporkannya ke polisi?" Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sejak awal terdapat niat jahat untuk memperoleh uang dengan cara menipu, atau sebenarnya hanya terjadi kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu hubungan kontraktual.
Sudah Transfer Uang tetapi Barang Tidak Dikirim, Apakah Otomatis Penipuan?
Jawabannya tidak otomatis. Fakta bahwa uang telah ditransfer dan barang tidak dikirim memang merupakan keadaan yang patut dipersoalkan, tetapi untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana karena penipuan, harus dilihat rangkaian peristiwa secara keseluruhan, termasuk cara transaksi dilakukan, pernyataan yang diberikan penjual, identitas penjual, keberadaan barang, serta terutama keadaan dan niat pelaku ketika uang diterima.
Dalam hukum pidana Indonesia saat ini, ketentuan penipuan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku setelah masa transisi sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan tersebut penting diperhatikan karena terdapat perubahan penomoran dibandingkan ketentuan penipuan dalam KUHP lama.
Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan:
"Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."
Dari rumusan tersebut terlihat bahwa penipuan tidak sekadar berbicara mengenai uang yang sudah diberikan tetapi barang tidak diterima. Ada unsur-unsur tertentu yang harus diperhatikan, termasuk adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu.
Karena itu, jika seseorang menjual barang secara nyata, menerima pembayaran, kemudian barang gagal dikirim karena persoalan tertentu yang benar-benar terjadi, keadaan tersebut belum tentu memenuhi unsur penipuan. Sebaliknya, jika sejak awal penjual sebenarnya tidak mempunyai barang, menggunakan identitas palsu, memasang foto barang milik orang lain, memberikan informasi palsu, menerima pembayaran dari banyak korban, lalu menghilang, rangkaian fakta tersebut dapat menjadi indikator yang jauh lebih kuat untuk menduga adanya penipuan.
Apa Perbedaan Penipuan dengan Wanprestasi?
Perbedaan antara penipuan dan wanprestasi merupakan bagian paling penting dalam kasus uang sudah ditransfer tetapi barang tidak dikirim. Penipuan berada dalam wilayah hukum pidana, sedangkan wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang lahir dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata.
Dalam transaksi jual beli, pembeli pada umumnya mempunyai kewajiban membayar harga barang, sedangkan penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang sebagaimana yang telah disepakati. Apabila pembeli sudah membayar tetapi penjual tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, terdapat kemungkinan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi.
Dasar umum mengenai kewajiban memenuhi perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
Selanjutnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:
"Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata.
Misalnya, seseorang membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp10 juta dan sudah membayar penuh. Penjual memang mempunyai toko dan barang tersebut benar-benar tersedia, tetapi karena terjadi kesalahan administrasi atau masalah pengiriman, barang belum dikirim selama beberapa hari. Keadaan tersebut belum cukup untuk langsung menyimpulkan adanya penipuan, karena masih perlu dilihat apakah terdapat niat menipu sejak awal.
Berbeda apabila penjual sejak awal memasang iklan barang yang sebenarnya tidak pernah dimiliki, menggunakan foto produk orang lain, memberikan identitas palsu, meminta transfer ke banyak orang, kemudian setelah menerima uang langsung menghapus akun dan memutus seluruh komunikasi. Rangkaian keadaan semacam itu dapat menjadi dasar dugaan yang lebih kuat mengenai tindak pidana penipuan.
Perbedaan antara penipuan dan wanprestasi merupakan bagian paling penting dalam kasus uang sudah ditransfer tetapi barang tidak dikirim. Penipuan berada dalam wilayah hukum pidana, sedangkan wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang lahir dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata.
Dalam transaksi jual beli, pembeli pada umumnya mempunyai kewajiban membayar harga barang, sedangkan penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang sebagaimana yang telah disepakati. Apabila pembeli sudah membayar tetapi penjual tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, terdapat kemungkinan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi.
Dasar umum mengenai kewajiban memenuhi perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
Selanjutnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:
"Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata.
Misalnya, seseorang membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp10 juta dan sudah membayar penuh. Penjual memang mempunyai toko dan barang tersebut benar-benar tersedia, tetapi karena terjadi kesalahan administrasi atau masalah pengiriman, barang belum dikirim selama beberapa hari. Keadaan tersebut belum cukup untuk langsung menyimpulkan adanya penipuan, karena masih perlu dilihat apakah terdapat niat menipu sejak awal.
Berbeda apabila penjual sejak awal memasang iklan barang yang sebenarnya tidak pernah dimiliki, menggunakan foto produk orang lain, memberikan identitas palsu, meminta transfer ke banyak orang, kemudian setelah menerima uang langsung menghapus akun dan memutus seluruh komunikasi. Rangkaian keadaan semacam itu dapat menjadi dasar dugaan yang lebih kuat mengenai tindak pidana penipuan.
Bagaimana Mengetahui Ada atau Tidaknya Niat Menipu?
Persoalan paling sulit dalam kasus semacam ini biasanya adalah membuktikan niat atau maksud pelaku ketika menerima uang. Korban sering hanya mengetahui fakta bahwa uang sudah ditransfer dan barang tidak pernah datang, sementara niat penjual pada saat transaksi tentu tidak dapat dilihat secara langsung.
Karena itu, niat tidak selalu dibuktikan melalui pengakuan pelaku, tetapi dapat dianalisis dari rangkaian tindakan sebelum, ketika, dan setelah transaksi berlangsung. Cara penjual menawarkan barang, kebenaran identitasnya, keberadaan barang, jumlah korban, pola transaksi, penggunaan rekening, isi komunikasi, serta tindakan setelah menerima uang dapat menjadi bagian dari fakta yang diperiksa.
Misalnya, penjual mengatakan mempunyai stok 100 unit barang tertentu, padahal setelah diperiksa ternyata tidak pernah mempunyai barang tersebut. Penjual kemudian meminta pembeli segera mentransfer uang dengan alasan stok akan habis, memberikan nomor resi palsu, lalu setelah pembayaran dilakukan langsung memblokir korban. Jika fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan, keadaan tersebut berbeda dengan sekadar keterlambatan pengiriman.
Bukti komunikasi melalui WhatsApp, Telegram, SMS, email, media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya dapat menjadi penting untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dijanjikan penjual. Bukti transfer juga penting untuk menunjukkan adanya penyerahan uang, sedangkan bukti iklan dapat membantu menunjukkan representasi atau informasi yang diberikan kepada calon pembeli.
Apabila terdapat beberapa korban dengan pola kejadian yang sama, informasi tersebut juga dapat menjadi penting bagi penyidik dalam melihat apakah peristiwa tersebut merupakan kejadian individual atau bagian dari pola tindakan yang lebih luas. Namun, korban tetap perlu memberikan bukti yang konkret dan tidak hanya berdasarkan dugaan.
Dengan kata lain, tidak dikirimnya barang merupakan fakta awal, sedangkan dugaan penipuan harus dibangun melalui keseluruhan rangkaian fakta dan bukti yang menunjukkan adanya tipu muslihat atau kebohongan yang menggerakkan korban menyerahkan uang.
Bukti Apa yang Harus Disimpan Pembeli?
Ketika barang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan, pembeli sebaiknya segera mengamankan seluruh bukti transaksi, bahkan apabila pada awalnya masih menganggap persoalan tersebut hanya sebagai keterlambatan biasa. Bukti yang hari ini terlihat sepele dapat menjadi sangat penting apabila beberapa hari kemudian penjual menghapus akun, mengubah iklan, atau memutus komunikasi.
Bukti utama yang perlu disimpan antara lain screenshot atau salinan iklan, nama akun penjual, alamat toko atau website, nomor WhatsApp, percakapan dengan penjual, bukti transfer, invoice, kuitansi, nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, bukti pembayaran melalui marketplace, foto produk, serta dokumen atau informasi lain yang berkaitan dengan transaksi.
Jangan hanya menyimpan screenshot bagian percakapan yang menunjukkan penjual berjanji mengirim barang. Simpan percakapan secara lebih lengkap agar konteksnya dapat terlihat, termasuk pembicaraan mengenai harga, jenis barang, jumlah barang, waktu pengiriman, metode pembayaran, nomor resi, serta komunikasi setelah barang tidak kunjung dikirim.
Apabila penjual memberikan nomor resi, simpan pula nomor tersebut dan hasil pemeriksaan status pengirimannya. Jika nomor resi ternyata tidak valid atau tidak pernah terdaftar dalam sistem perusahaan ekspedisi, fakta tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian bukti yang perlu disampaikan kepada pihak berwenang.
Pembeli juga sebaiknya tidak menghapus percakapan atau mengganti perangkat sebelum bukti penting diamankan. Bukti elektronik harus dijaga keutuhannya, terutama apabila perkara kemudian berkembang menjadi laporan pidana atau gugatan perdata.
Apakah Pembeli Bisa Melaporkan Penjual ke Polisi?
Bisa, apabila terdapat dugaan tindak pidana dan terdapat dasar serta bukti yang cukup untuk menjelaskan dugaan tersebut. Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian dengan membawa bukti transaksi dan menjelaskan kronologi secara sistematis, mulai dari bagaimana pembeli menemukan penjual, apa yang ditawarkan, bagaimana komunikasi berlangsung, kapan pembayaran dilakukan, apa yang dijanjikan, kapan barang seharusnya dikirim, serta apa yang terjadi setelah penjual menerima uang.
Pembeli sebaiknya tidak hanya mengatakan, "Saya sudah transfer tetapi barang tidak dikirim." Keterangan tersebut merupakan titik awal, tetapi penyidik membutuhkan gambaran yang lebih lengkap mengenai dugaan tindak pidana. Jika ada kebohongan mengenai stok barang, identitas palsu, resi palsu, akun palsu, atau pola korban lain, informasi tersebut sebaiknya disampaikan bersama bukti pendukungnya.
Apabila peristiwa tersebut memenuhi unsur penipuan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, penyidik akan melakukan proses sesuai kewenangannya. Namun, apabila setelah diperiksa persoalannya lebih menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang tidak dipenuhi tanpa bukti yang cukup mengenai tipu muslihat sejak awal, perkara dapat lebih tepat ditempatkan sebagai sengketa perdata atau wanprestasi.
Hal tersebut bukan berarti pembeli tidak mempunyai jalan hukum. Dalam ranah perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat mempertimbangkan tuntutan untuk meminta pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi, sesuai dasar hukum dan fakta perkara.
Karena itu, pelaporan kepada polisi dan pengajuan gugatan perdata merupakan dua mekanisme yang mempunyai dasar dan tujuan berbeda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan karakter persoalan yang sebenarnya terjadi.
Bagaimana Jika Penjual Terus Berjanji tetapi Tidak Pernah Mengirim Barang?
Keadaan ketika penjual terus-menerus mengatakan "besok dikirim", "lusa dikirim", atau "nomor resi segera diberikan", tetapi barang tidak pernah dikirim perlu dilihat secara hati-hati. Janji yang tidak dipenuhi dapat menjadi bukti adanya kegagalan memenuhi perjanjian, tetapi belum otomatis menunjukkan penipuan.
Yang perlu diperiksa adalah apakah janji tersebut merupakan bagian dari tipu muslihat sejak awal atau muncul karena penjual memang mengalami masalah dalam memenuhi transaksi. Misalnya, penjual benar-benar mempunyai barang tetapi mengalami kerusakan gudang sehingga pengiriman tertunda. Situasi tersebut berbeda dengan penjual yang sebenarnya tidak mempunyai barang sejak awal tetapi sengaja terus memberikan alasan palsu agar korban tidak segera meminta uangnya kembali.
Dalam perspektif perdata, tindakan tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dapat dikaitkan dengan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan debitur dapat dianggap lalai melalui suatu pernyataan lalai atau karena ketentuan perikatan itu sendiri menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Sementara itu, Pasal 1243 KUHPerdata pada pokoknya mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi perikatannya, kecuali terdapat keadaan tertentu yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.
Karena itu, apabila persoalannya sebenarnya merupakan transaksi jual beli yang gagal dilaksanakan, pembeli dapat mempertimbangkan somasi atau teguran resmi kepada penjual sebelum mengambil langkah perdata lebih lanjut, terutama apabila belum ada indikasi kuat bahwa sejak awal transaksi tersebut merupakan tindak pidana.
Bagaimana Jika Penjual Mengembalikan Uang tetapi Barang Tidak Jadi Dikirim?
Keadaan ketika penjual akhirnya mengembalikan uang dapat memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan ketika penjual menghilang dan menolak mengembalikan uang. Jika transaksi gagal dan uang dikembalikan sepenuhnya, persoalan kerugian utama pembeli mungkin telah terselesaikan, meskipun keadaan tertentu masih dapat menimbulkan pertanyaan hukum apabila sebelumnya terdapat tindakan penipuan lainnya.
Misalnya, penjual memang gagal memperoleh barang dari pemasok, kemudian menjelaskan keadaan tersebut kepada pembeli dan mengembalikan seluruh uang. Fakta semacam itu cenderung berbeda dengan keadaan ketika penjual sejak awal menggunakan kebohongan untuk memperoleh uang dari korban.
Namun, pengembalian uang tidak otomatis menghapus seluruh kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya memang telah terjadi tindak pidana yang memenuhi unsur berdasarkan hukum. Penentuan tersebut tetap bergantung pada fakta dan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat unsur pidana dan persoalannya hanya mengenai transaksi yang kemudian dibatalkan dengan pengembalian dana, sengketa dapat berakhir tanpa proses pidana maupun gugatan perdata lebih lanjut apabila kedua pihak sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
Karena itu, setiap perkara harus dilihat berdasarkan kronologi dan bukti konkret, bukan hanya berdasarkan satu peristiwa bahwa uang sempat diterima dan barang tidak dikirim.
Bagaimana Jika Penjual Menggunakan Rekening Orang Lain?
Penggunaan rekening atas nama orang lain merupakan keadaan yang patut diperhatikan, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa pemilik rekening tersebut adalah pelaku penipuan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga hubungan antara pemilik rekening, penjual, dan transaksi harus diperiksa berdasarkan bukti.
Misalnya, penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekening istrinya, rekening perusahaan, atau rekening orang yang mengaku sebagai rekan bisnis. Keadaan tersebut belum tentu merupakan tindak pidana apabila memang terdapat hubungan yang sah dan dapat dijelaskan.
Sebaliknya, apabila penjual sengaja menggunakan berbagai rekening orang lain untuk menerima uang dari banyak korban, memberikan identitas palsu, dan kemudian menghilang, informasi mengenai rekening tersebut dapat menjadi bagian penting dalam penyelidikan.
Karena itu, pembeli harus menyimpan bukti transfer yang memperlihatkan nama pemilik rekening dan nomor rekening tujuan. Jangan melakukan penyuntingan terhadap bukti transfer karena data tersebut dapat membantu aparat menelusuri aliran dana dan hubungan antara para pihak.
Pembeli juga sebaiknya tidak melakukan tindakan sendiri seperti menyebarkan identitas pemilik rekening ke media sosial dengan tuduhan bahwa orang tersebut pasti penipu. Identitas pemilik rekening dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal berbeda yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Apakah Penjual Bisa Dipidana Jika Barang Tidak Pernah Ada?
Apabila dapat dibuktikan bahwa penjual sejak awal mengetahui bahwa barang tidak ada tetapi sengaja membuat korban percaya bahwa barang tersedia, kemudian menggunakan kebohongan tersebut untuk memperoleh pembayaran, situasinya dapat mempunyai karakter yang berbeda dari sekadar wanprestasi.
Misalnya, seseorang memasang iklan kendaraan yang sebenarnya tidak dimilikinya, menggunakan foto kendaraan milik orang lain, mengatakan kendaraan siap dikirim, meminta pembeli mentransfer uang muka, kemudian setelah uang diterima penjual menghilang. Jika bukti menunjukkan bahwa kendaraan tersebut memang tidak pernah tersedia dan seluruh informasi diberikan dengan maksud memperoleh uang korban, keadaan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan.
Dalam kondisi seperti itu, bukti mengenai iklan, komunikasi, identitas penjual, rekening, bukti transfer, foto kendaraan, nomor rangka atau dokumen kendaraan apabila pernah diberikan, serta komunikasi setelah pembayaran dapat mempunyai peran penting.
Namun, sekali lagi, keputusan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana bukan semata-mata ditentukan oleh korban. Penyidik, penuntut umum, dan akhirnya pengadilan mempunyai kewenangan masing-masing dalam proses penegakan hukum.
Karena itu, korban sebaiknya menyampaikan fakta secara objektif dan menyerahkan bukti yang dimiliki, bukan memaksakan kesimpulan pidana yang belum tentu terbukti.
Langkah Hukum Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pembeli?
Apabila uang sudah ditransfer tetapi barang tidak dikirim, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah mengamankan seluruh bukti transaksi dan memastikan apakah penjual masih dapat dihubungi. Jangan langsung melakukan tindakan emosional atau menyebarluaskan tuduhan ke media sosial sebelum mengetahui keadaan sebenarnya.
Setelah itu, pembeli dapat mengirimkan permintaan tertulis agar penjual memenuhi kewajibannya, misalnya mengirim barang sesuai kesepakatan atau mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak ada respons, pembeli dapat mempertimbangkan somasi sebagai langkah hukum perdata, terutama jika terdapat hubungan perjanjian yang jelas.
Apabila terdapat indikasi kuat bahwa sejak awal transaksi dilakukan dengan tipu muslihat, identitas palsu, rangkaian kebohongan, atau pola tindakan lain yang memenuhi unsur penipuan, pembeli dapat mempertimbangkan membuat laporan polisi dengan membawa seluruh bukti.
Untuk transaksi melalui marketplace, pembeli juga sebaiknya segera menggunakan mekanisme pengaduan atau perlindungan pembeli yang tersedia dalam platform tersebut, terutama sebelum batas waktu pengajuan komplain atau penyelesaian transaksi berakhir.
Jika nilai kerugian besar atau kasus melibatkan banyak korban, konsultasi dengan advokat dapat membantu menentukan apakah persoalan lebih tepat ditempuh melalui laporan pidana, gugatan perdata, atau langkah hukum lainnya berdasarkan fakta yang tersedia.
Kesimpulan Penulis (Advokat)
Sudah mentransfer uang tetapi barang tidak dikirim tidak otomatis berarti penjual pasti dapat dipidana karena penipuan. Hukum harus membedakan antara penjual yang sejak awal menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang dengan penjual yang sebenarnya mempunyai hubungan jual beli tetapi kemudian gagal memenuhi kewajibannya.
Dalam hukum pidana saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar penting untuk melihat ketentuan penipuan, termasuk Pasal 492 yang mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga menggerakkan orang menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Sementara itu, apabila hubungan para pihak sebenarnya merupakan perjanjian jual beli yang sah dan persoalannya adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum perdata mengenai wanprestasi dapat menjadi dasar penyelesaian. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Perbedaan tersebut membuat niat pada saat transaksi terjadi menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Penjual yang benar-benar mempunyai barang tetapi mengalami keterlambatan pengiriman tidak dapat langsung disamakan dengan orang yang sejak awal memasang barang fiktif, menggunakan identitas palsu, menerima uang dari banyak korban, memberikan resi palsu, lalu menghilang.
Karena itu, korban sebaiknya tidak hanya menyimpan bukti transfer. Simpan seluruh percakapan WhatsApp, iklan, profil penjual, invoice, bukti pembayaran, nomor rekening, nomor resi, foto produk, bukti pengiriman, dan seluruh komunikasi setelah pembayaran dilakukan. Rangkaian bukti tersebut dapat membantu menjelaskan apakah persoalan yang terjadi merupakan kegagalan memenuhi perjanjian atau terdapat indikasi tindak pidana.
Apabila masih terdapat kemungkinan transaksi diselesaikan, pembeli dapat terlebih dahulu meminta penjual memenuhi kewajibannya atau mengembalikan uang. Jika tidak ada penyelesaian dan hubungan hukumnya menunjukkan wanprestasi, jalur perdata dapat dipertimbangkan. Namun, apabila ditemukan indikasi kuat bahwa sejak awal transaksi dibangun melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan uang korban, laporan kepada kepolisian dapat menjadi salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh.
Pada akhirnya, uang sudah ditransfer dan barang tidak dikirim adalah sebuah fakta, tetapi fakta tersebut belum dengan sendirinya menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau sengketa perdata. Yang menentukan adalah keseluruhan rangkaian peristiwa, hubungan hukum para pihak, bukti yang tersedia, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara online, satu hal yang tidak kalah penting adalah jangan hanya menyimpan bukti pembayaran, tetapi dokumentasikan seluruh proses transaksi sejak awal. Dalam sengketa hukum, percakapan mengenai harga, janji pengiriman, identitas penjual, bukti keberadaan barang, sampai komunikasi setelah pembayaran dapat menjadi potongan-potongan penting yang membantu mengungkap apakah seseorang benar-benar mengalami wanprestasi atau justru menjadi korban tindak pidana penipuan.
Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH.
Kategori : Penipuan dan Wanprestasi
Referensi Artikel :