Jawabannya tidak sesederhana "bisa" atau "tidak bisa". Tidak membayar utang pada dasarnya bukan tindak pidana hanya karena pembayaran belum dilakukan. Hubungan utang piutang yang lahir dari perjanjian pada umumnya merupakan hubungan hukum perdata. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, persoalan tersebut dapat masuk dalam kategori wanprestasi.
Namun, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perkara utang piutang dapat mempunyai dimensi pidana. Misalnya, sejak awal seseorang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang, menggunakan dokumen palsu, memberikan identitas palsu, atau setelah menerima barang atau uang kemudian melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
Dengan demikian, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya "Apakah utang yang tidak dibayar dapat dilaporkan ke polisi?", melainkan "Apakah terdapat dugaan tindak pidana di balik tidak dibayarnya utang tersebut?"
Perbedaan tersebut sangat penting. Jangan sampai mekanisme pidana digunakan hanya sebagai alat tekanan untuk menagih utang, tetapi jangan pula suatu tindak pidana dianggap semata-mata sebagai perkara perdata hanya karena di dalamnya terdapat hubungan utang piutang.
1. Tidak Membayar Utang Apakah Otomatis Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Pada prinsipnya, seseorang yang tidak membayar utang tidak otomatis dapat dipidana hanya karena utangnya belum lunas. Apabila hubungan antara para pihak benar-benar lahir dari perjanjian yang sah, kemudian debitur tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata.
Dasar penting mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
Ketentuan tersebut mengandung prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Artinya, apabila seseorang telah berjanji untuk mengembalikan sejumlah uang pada waktu tertentu, kewajiban tersebut harus dilaksanakan.
Apabila kewajiban tidak dipenuhi, kreditur dapat menempuh langkah hukum perdata. Salah satunya adalah memberikan somasi, kemudian apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi.
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalainya debitur, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata pada pokoknya memberikan dasar bagi tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai.
Dengan demikian, seseorang yang hanya terlambat atau gagal membayar utang tidak serta-merta dapat disebut melakukan tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang meminjam Rp200 juta untuk modal usaha. Pada saat meminjam, ia benar-benar berniat mengembalikan uang tersebut dan membuat perjanjian dengan kreditur. Beberapa bulan kemudian usaha mengalami kerugian besar sehingga ia tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo.
Keadaan tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa debitur melakukan penipuan. Kreditur tetap mempunyai hak untuk menagih dan menggugat secara perdata apabila debitur wanprestasi, tetapi unsur pidana harus dibuktikan secara terpisah.
2. Kapan Utang Bisa Masuk ke Ranah Pidana?
Perkara utang piutang dapat masuk ke ranah pidana apabila di dalam rangkaian peristiwa tersebut terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana materiil nasional menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu ketentuan yang sangat relevan dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi atau pemberian utang adalah Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penipuan.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga orang lain menyerahkan suatu barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Penjelasan : Unsur penting yang harus diperhatikan adalah adanya cara-cara yang bersifat menipu atau melawan hukum untuk membuat korban menyerahkan sesuatu atau memberikan utang.
Misalnya, seseorang mendatangi korban dan mengaku sebagai pemilik perusahaan besar. Ia menunjukkan dokumen perusahaan yang ternyata palsu, memberikan informasi palsu mengenai kekayaannya, kemudian menggunakan kebohongan tersebut untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar.
Jika bukti menunjukkan bahwa sejak awal terdapat rangkaian tipu muslihat untuk memperoleh uang, perkara tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian karena terdapat dugaan tindak pidana penipuan.
Situasinya berbeda apabila seseorang memperoleh pinjaman secara jujur, tidak memberikan identitas palsu, tidak menggunakan dokumen palsu, dan benar-benar mempunyai niat membayar, tetapi kemudian mengalami kegagalan ekonomi.
Kegagalan membayar tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penipuan. Inilah salah satu batas terpenting antara perkara perdata dan pidana.
3. Bagaimana Jika Debitur Menggunakan Cek, Bilyet Giro, atau Dokumen Tertentu?
Dalam praktik utang piutang, terdapat perkara yang menjadi lebih rumit ketika debitur menyerahkan cek, bilyet giro, surat pengakuan utang, jaminan, atau dokumen lainnya tetapi kemudian kewajiban tidak terpenuhi.
Tidak setiap cek atau instrumen pembayaran yang tidak dapat dicairkan otomatis berarti penipuan. Pemeriksaan harus melihat bagaimana dokumen tersebut diperoleh, kapan dibuat, keadaan rekening, maksud pemberian dokumen, serta rangkaian peristiwa lainnya.
Demikian pula surat pengakuan utang pada dasarnya dapat menjadi bukti adanya hubungan hukum perdata. Apabila debitur mengakui memiliki kewajiban tertentu tetapi tidak membayarnya, dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti penting dalam gugatan perdata.
Persoalannya menjadi berbeda apabila terdapat bukti bahwa dokumen tersebut sejak awal sengaja dibuat secara palsu atau digunakan sebagai bagian dari rangkaian tipu muslihat.
Dalam perkara seperti ini, aparat penegak hukum perlu menilai keseluruhan fakta, bukan hanya melihat adanya utang yang belum dibayar.
Oleh sebab itu, seseorang tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa "cek kosong = penipuan" atau "utang tidak dibayar = penipuan". Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan.
4. Apa yang Harus Dilakukan Kreditur Sebelum Melapor ke Polisi?
Kreditur yang merasa dirugikan sebaiknya terlebih dahulu mengumpulkan dan mengamankan seluruh bukti transaksi. Bukti tersebut dapat berupa perjanjian utang piutang, kuitansi, bukti transfer, rekening koran, percakapan WhatsApp, surat pengakuan utang, dokumen jaminan, bukti penyerahan barang, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, serta dokumen lainnya.
Langkah berikutnya adalah memastikan apa sebenarnya masalah hukumnya.
Apabila masalahnya adalah debitur tidak membayar sesuai jadwal, tetapi tidak terdapat indikasi tindak pidana, langkah yang lebih tepat adalah menggunakan mekanisme perdata. Kreditur dapat melakukan penagihan secara patut, mengirimkan somasi, melakukan negosiasi, atau mengajukan gugatan wanprestasi.
Somasi mempunyai fungsi penting karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sekaligus memperjelas bahwa kreditur telah meminta pelaksanaan perjanjian.
Apabila sengketa kemudian diajukan ke pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan mekanisme mediasi untuk perkara perdata yang memenuhi ketentuan. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mencari penyelesaian tanpa harus menunggu proses persidangan sampai selesai.
Namun, apabila ditemukan bukti yang kuat mengenai dugaan tindak pidana, laporan kepada kepolisian dapat dilakukan. Pelapor sebaiknya menjelaskan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, bukan hanya menyatakan bahwa "orang tersebut mempunyai utang".
Misalnya:
"Saya meminjamkan uang kepada orang tersebut dan sampai sekarang belum dibayar."
Pernyataan tersebut pada dasarnya menggambarkan hubungan utang piutang.
Berbeda apabila laporan menjelaskan:
"Orang tersebut memperoleh uang saya dengan menggunakan identitas palsu dan dokumen yang ternyata palsu, serta memberikan serangkaian informasi yang tidak benar agar saya menyerahkan uang."
Pernyataan kedua menunjukkan adanya dugaan perbuatan yang perlu diperiksa dari perspektif pidana.
5. Bagaimana Polisi Menentukan Apakah Perkara Layak Diproses sebagai Pidana?
Ketika seseorang membuat laporan polisi, laporan tersebut tidak berarti orang yang dilaporkan otomatis bersalah. Kepolisian akan melakukan proses sesuai kewenangan dan hukum acara pidana untuk menilai apakah terdapat dugaan tindak pidana.
Dalam perkara yang berawal dari utang piutang, salah satu hal yang sangat penting untuk diperiksa adalah waktu munculnya niat jahat dan perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh uang.
Apabila seseorang awalnya memperoleh pinjaman melalui transaksi yang sah, kemudian baru mengalami kesulitan pembayaran, fakta tersebut berbeda dengan seseorang yang sejak awal menggunakan kebohongan untuk memperoleh pinjaman.
Sebagai ilustrasi, A meminjam Rp500 juta kepada B. A menunjukkan identitas yang benar, membuat perjanjian, menyerahkan jaminan yang benar, dan uang benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha. Beberapa bulan kemudian usaha A bangkrut.
Dalam kondisi seperti itu, B memang dapat mempunyai klaim perdata terhadap A. Namun, kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar tidak otomatis membuktikan penipuan.
Sekarang bayangkan keadaan berbeda. A sejak awal mengaku mempunyai perusahaan yang ternyata tidak pernah ada. A membuat dokumen palsu, menggunakan identitas perusahaan palsu, menunjukkan aset yang sebenarnya bukan miliknya, dan menggunakan seluruh rangkaian kebohongan tersebut agar B memberikan Rp500 juta.
Dalam keadaan demikian, terdapat fakta yang jauh lebih relevan untuk diperiksa dari perspektif pidana.
Karena itu, yang menjadi perhatian hukum pidana bukan semata-mata akibat bahwa utang akhirnya tidak dibayar, melainkan perbuatan yang menyebabkan korban menyerahkan uang atau memberikan utang tersebut.
6. Apakah Kreditur Boleh Mengancam Debitur dengan Penjara?
Kreditur memang mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Namun, hak tersebut tidak berarti kreditur bebas menggunakan ancaman pidana untuk memaksa seseorang membayar utang yang sebenarnya merupakan persoalan perdata.
Pernyataan seperti:
"Kalau besok tidak bayar, kamu pasti saya penjarakan."
tidak dengan sendirinya mengubah perkara perdata menjadi pidana.
Demikian pula laporan polisi tidak boleh dijadikan sekadar alat untuk menekan debitur agar membayar utang apabila tidak terdapat dugaan tindak pidana.
Sebaliknya, apabila memang terdapat bukti tindak pidana, kreditur tentu mempunyai hak untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Yang penting adalah laporan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti, bukan sekadar keinginan untuk menakut-nakuti debitur.
Dalam konteks hubungan hukum, para pihak juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan:
"Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
Ketentuan tersebut tidak hanya relevan bagi debitur, tetapi juga kreditur. Debitur harus beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, sementara kreditur juga harus menggunakan hak penagihan secara patut dan sesuai hukum.
7. Bagaimana Jika Debitur Menghilang Setelah Meminjam Uang?
Salah satu situasi yang sering menimbulkan kecurigaan adalah ketika debitur tiba-tiba menghilang setelah menerima uang. Apakah tindakan tersebut otomatis merupakan penipuan?
Jawabannya tetap tidak otomatis.
Menghilangnya debitur dapat menjadi salah satu fakta yang perlu diperhatikan, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai bukti bahwa penipuan telah terjadi. Aparat penegak hukum tetap harus melihat keseluruhan rangkaian peristiwa.
Misalnya, debitur memang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kemudian pindah tempat tinggal karena tekanan ekonomi. Keadaan tersebut berbeda dengan debitur yang sejak awal menggunakan identitas palsu, memberikan alamat palsu, mengambil uang dengan tipu muslihat, kemudian sengaja menghilangkan jejak.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konteks dan rangkaian perbuatan sangat menentukan.
Oleh sebab itu, kreditur yang menghadapi debitur yang menghilang sebaiknya menyimpan seluruh bukti komunikasi dan transaksi. Jangan menghapus percakapan, bukti transfer, dokumen, atau informasi identitas yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
8. Bagaimana Jika Debitur Mengakui Utangnya tetapi Tetap Tidak Membayar?
Keadaan ketika debitur secara tertulis mengakui memiliki utang tetapi tidak membayar pada dasarnya justru memperkuat bukti adanya hubungan perdata.
Misalnya, debitur membuat surat:
"Saya mengakui mempunyai utang kepada B sebesar Rp300 juta dan berjanji membayar paling lambat tanggal 30 Desember."
Jika tanggal tersebut lewat dan pembayaran tidak dilakukan, dokumen tersebut dapat menjadi bukti penting dalam proses penagihan atau gugatan perdata.
Namun, pengakuan utang tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya pidana apabila terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa sejak awal transaksi dilakukan melalui penipuan atau perbuatan pidana lainnya.
Dengan kata lain, satu perkara dapat mengandung aspek perdata dan pidana sekaligus, tetapi masing-masing harus dibuktikan berdasarkan unsur hukumnya sendiri.
9. Jalur Perdata atau Laporan Polisi: Mana yang Tepat?
Untuk menentukan jalur hukum yang tepat, pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai gambaran awal.
Jika persoalannya hanya:
"Saya meminjamkan uang, jatuh tempo sudah lewat, tetapi debitur belum membayar."
Maka persoalan tersebut pada umumnya merupakan perkara perdata.
Jika persoalannya:
"Saya meminjamkan uang karena debitur menggunakan identitas palsu, dokumen palsu, atau rangkaian kebohongan yang sejak awal ditujukan untuk mendapatkan uang saya."
Maka terdapat alasan untuk mempertimbangkan laporan pidana, dengan tetap menyerahkan penilaian unsur tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Apabila terdapat perjanjian dan juga dugaan tindak pidana, jalur perdata dan pidana pada kondisi tertentu dapat berjalan dengan karakter dan tujuan masing-masing. Namun, strategi hukum harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam mengonstruksikan perkara.
Dalam kasus yang kompleks, terutama jika melibatkan jumlah uang besar, jaminan tanah, perusahaan, banyak pihak, atau dokumen yang diduga palsu, pemeriksaan dokumen dan kronologi secara menyeluruh oleh advokat dapat membantu menentukan langkah hukum yang paling tepat.
Kesimpulan Penulis
Tidak membayar utang tidak otomatis membuat seseorang dapat dipenjara. Pada dasarnya, hubungan utang piutang merupakan hubungan hukum perdata dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menempuh mekanisme wanprestasi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Laporan kepada polisi menjadi relevan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berdiri di balik hubungan utang piutang, seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, atau tindak pidana lainnya. Untuk penipuan, salah satu ketentuan yang relevan saat ini adalah Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sebagai bagian dari KUHP nasional sejak 2 Januari 2026.
Karena itu, kreditur tidak cukup hanya menunjukkan bahwa uangnya belum kembali. Untuk membawa persoalan ke ranah pidana, harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebaliknya, debitur juga tidak boleh menganggap bahwa semua persoalan pembayaran pasti hanya perkara perdata apabila faktanya terdapat dugaan penipuan atau tindak pidana lainnya.
Pada akhirnya, batas antara utang yang menjadi wanprestasi dan utang yang berkaitan dengan tindak pidana harus ditentukan berdasarkan kronologi, hubungan hukum, bukti, serta unsur perbuatan yang sebenarnya terjadi. Memahami batas tersebut akan membantu masyarakat menggunakan jalur hukum secara tepat, sekaligus mencegah hukum pidana digunakan sebagai alat intimidasi dalam sengketa utang piutang yang sebenarnya merupakan persoalan perdata.
Opini Hukum : Advokat - Andi Akbar Muzfa, SH
Kantor Hukum ABR & Partners
Advokat (Pengacara) dan Konsultan Hukum