Apakah Perawat Boleh Memberikan Obat kepada Pasien? Jangan Salah, ini Batas Wewenangnya

Apakah Perawat Boleh Memberikan Obat kepada Pasien? Ternyata Tidak Semudah “Disuruh Dokter”, Ini Batas Wewenangnya

Kesehatan - Ketika seorang pasien dirawat di rumah sakit dan seorang perawat datang membawa obat, pertanyaan yang mungkin muncul sebenarnya sangat sederhana: "Apakah perawat memang boleh memberikan obat kepada pasien?" Bagi sebagian orang, jawabannya mungkin dianggap otomatis, yaitu perawat tentu boleh memberikan obat karena itulah bagian dari pekerjaannya. Namun, jika pertanyaannya diperluas menjadi "Apakah perawat boleh memberikan semua jenis obat kepada pasien, kapan saja, dengan dosis apa saja, tanpa instruksi atau dasar kewenangan tertentu?", jawabannya tentu berbeda.

Pemberian obat merupakan salah satu tindakan yang memiliki risiko tinggi dalam pelayanan kesehatan. Kesalahan pada nama obat, dosis, waktu pemberian, rute pemberian, identitas pasien, alergi, interaksi obat, atau kondisi klinis tertentu dapat menyebabkan dampak serius. Karena itu, perawat yang memberikan obat bukan sekadar menjalankan aktivitas teknis, tetapi harus memastikan proses tersebut dilakukan secara aman dan sesuai kompetensi serta kewenangan.

Dalam praktik rumah sakit, dokter, perawat, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya dapat terlibat dalam satu rangkaian penggunaan obat, tetapi peran mereka tidak sama. Dokter pada umumnya menentukan diagnosis dan terapi medis sesuai kewenangan, termasuk meresepkan obat. Apoteker memiliki kompetensi khusus terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Sementara itu, perawat dapat melaksanakan pemberian obat kepada pasien sesuai instruksi yang sah, kompetensi, kewenangan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kondisi pelayanan.

Namun, terdapat situasi yang jauh lebih kompleks. Bagaimana jika resep dokter terlihat tidak sesuai? Bagaimana jika pasien mengatakan dirinya alergi terhadap obat tersebut? Bagaimana jika dosis yang tertulis tampak berbeda dari biasanya? Bagaimana jika pasien menolak obat? Bagaimana jika dokter belum dapat dihubungi sementara kondisi pasien berubah?

Di sinilah batas kewenangan perawat menjadi penting untuk dipahami.

1. Jadi, Apakah Perawat Boleh Memberikan Obat?
Pada prinsipnya, perawat dapat memberikan obat kepada pasien dalam rangka pelayanan keperawatan apabila tindakan tersebut berada dalam kompetensi dan kewenangannya serta didasarkan pada instruksi atau ketentuan terapi yang sah sesuai sistem pelayanan kesehatan. Namun, pernyataan ini tidak berarti bahwa perawat bebas menentukan sendiri obat apa yang harus diberikan kepada pasien.

Ada perbedaan besar antara memberikan obat dan menentukan obat. Dalam konteks terapi medis, keputusan mengenai diagnosis dan terapi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk itu. Perawat dapat melaksanakan pemberian obat sesuai instruksi terapi yang berlaku dan melakukan pemantauan terhadap respons pasien.

Contohnya, dokter menetapkan terapi obat tertentu kepada pasien. Obat tersebut tersedia melalui mekanisme pelayanan farmasi rumah sakit. Setelah proses verifikasi sesuai prosedur, perawat dapat memberikan obat kepada pasien berdasarkan instruksi yang berlaku, memastikan identitas pasien, memperhatikan dosis, waktu, rute, serta berbagai aspek keselamatan lainnya, kemudian memantau respons pasien.

Dengan demikian, perawat bukan sekadar "orang yang membawa obat dari ruang obat ke pasien". Ada tanggung jawab profesional dalam memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat dengan cara yang tepat.

Hal ini menjadi bagian dari konsep medication safety. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melalui program Medication Without Harm menekankan bahwa kesalahan penggunaan obat dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari peresepan, penyiapan, pemberian, hingga pemantauan.

Jadi, jawaban singkatnya adalah:

Ya, perawat dapat memberikan obat kepada pasien, tetapi tidak berarti perawat bebas meresepkan atau menentukan obat secara mandiri di luar kompetensi dan kewenangannya.

2. Perbedaan “Meresepkan Obat” dan “Memberikan Obat” Sangat Penting
Kesalahpahaman sering muncul karena masyarakat menganggap siapa pun yang memberikan obat berarti orang tersebut juga menentukan obat. Padahal kedua aktivitas tersebut berbeda.

Meresepkan atau menetapkan terapi obat berkaitan dengan keputusan klinis mengenai obat yang dibutuhkan pasien. Keputusan tersebut membutuhkan pertimbangan diagnosis, kondisi pasien, penyakit penyerta, alergi, fungsi organ, interaksi obat, dosis, durasi terapi, serta faktor klinis lainnya. Dalam pelayanan kedokteran, keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan profesional dokter sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, memberikan obat merupakan pelaksanaan terapi yang telah ditetapkan sesuai sistem pelayanan. Perawat yang memberikan obat tetap mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keselamatan sebelum obat diberikan.

Misalnya, seorang dokter meresepkan antibiotik tertentu. Perawat tidak otomatis boleh memberikan obat tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terhadap identitas pasien dan informasi terkait terapi. Jika pasien mengatakan, "Saya alergi obat itu," pernyataan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.

Perawat perlu mengikuti prosedur yang berlaku untuk melakukan verifikasi dan mengomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Jika terdapat ketidaksesuaian antara obat, dosis, instruksi, atau kondisi pasien, perawat tidak seharusnya sekadar berpikir, "Dokter sudah menulis, berarti saya harus memberikan."

Justru di sinilah professional judgment dibutuhkan. Perawat harus mampu mengenali adanya potensi masalah dan melakukan eskalasi sesuai prosedur.

Patricia Benner, ahli keperawatan asal Amerika Serikat, melalui bukunya From Novice to Expert, menjelaskan bagaimana pengalaman klinis membantu perawat mengembangkan kemampuan mengenali pola dan mengambil keputusan dalam situasi klinis. Konsep tersebut relevan dalam pemberian obat karena perawat harus memahami bahwa pasien bukan sekadar "nama pada lembar obat", melainkan individu dengan kondisi yang dapat berubah.

3. Apa yang Harus Diperiksa Perawat Sebelum Memberikan Obat?
Dalam praktik keperawatan, dikenal berbagai prinsip keselamatan pemberian obat yang sering dirangkum dalam konsep "rights of medication administration". Jumlah dan istilahnya dapat berbeda antara institusi atau literatur, tetapi prinsip dasarnya sama: memastikan obat diberikan secara aman.

Hal pertama adalah identitas pasien. Perawat harus memastikan obat diberikan kepada pasien yang benar. Ini terdengar sangat sederhana, tetapi kesalahan identifikasi pasien dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama di rumah sakit dengan banyak pasien yang memiliki nama mirip.

Berikutnya adalah obat yang tepat, dosis yang tepat, waktu yang tepat, dan rute pemberian yang tepat. Perawat juga perlu memperhatikan dokumentasi, alergi, kondisi pasien, serta berbagai parameter lain sesuai jenis obat dan kebijakan rumah sakit.

Misalnya, obat tertentu mungkin harus diberikan setelah makan, sebelum makan, melalui jalur tertentu, atau membutuhkan pemantauan tanda vital sebelum diberikan. Obat tertentu juga memiliki risiko menurunkan tekanan darah, mengubah kadar gula darah, memengaruhi kesadaran, atau menimbulkan reaksi tertentu.

Karena itu, perawat tidak cukup hanya membaca nama obat. Ia harus memahami apa yang diberikan, kepada siapa, berapa dosisnya, bagaimana cara memberikannya, kapan diberikan, serta apa yang perlu dipantau setelahnya.

WHO menekankan pentingnya pendekatan sistematis terhadap keselamatan penggunaan obat karena medication error dapat terjadi pada berbagai titik dalam proses pelayanan.

Dalam praktik lapangan, seorang perawat mungkin menemukan bahwa obat yang tersedia di tempat penyimpanan berbeda dengan instruksi yang tercatat. Kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Verifikasi harus dilakukan sebelum obat diberikan.

4. Bagaimana Jika Perawat Menemukan Resep atau Instruksi yang Terlihat Salah?
Ini adalah salah satu situasi paling penting untuk dipahami. Perawat tidak seharusnya memberikan obat secara membabi buta hanya karena ada instruksi.

Jika perawat menemukan adanya ketidaksesuaian yang dapat membahayakan pasien—misalnya dosis tampak tidak lazim, pasien memiliki alergi yang telah tercatat, obat yang tersedia tidak sesuai dengan instruksi, atau terdapat keraguan mengenai identitas obat—maka langkah yang tepat adalah melakukan verifikasi melalui mekanisme yang berlaku.

Perawat dapat menghubungi dokter atau tenaga profesional terkait sesuai sistem rumah sakit. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, apoteker juga memiliki peran penting dalam memastikan aspek keamanan dan ketepatan penggunaan obat.

Situasi tersebut bukan berarti perawat "melawan dokter". Justru komunikasi semacam itu merupakan bagian dari patient safety.

Misalnya, seorang pasien memiliki riwayat alergi berat terhadap obat tertentu. Kemudian terdapat instruksi pemberian obat yang memiliki potensi masalah. Perawat yang menyadari hal tersebut seharusnya tidak berpikir bahwa tugasnya hanyalah menjalankan instruksi. Ia harus mengikuti prosedur verifikasi dan mengeskalasi persoalan.

Dalam sistem keselamatan pasien modern, setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pasien.

James Reason, ahli psikologi asal Inggris yang terkenal dengan Swiss Cheese Model, menjelaskan bahwa kecelakaan dalam sistem kompleks sering terjadi ketika beberapa lapisan pertahanan gagal secara bersamaan. Dalam pelayanan obat, lapisan tersebut dapat berupa resep, sistem komputer, verifikasi farmasi, pemeriksaan perawat, identifikasi pasien, dan pemantauan setelah pemberian.

Jika salah satu lapisan menemukan masalah, lapisan tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk menghentikan kesalahan sebelum mencapai pasien.

5. Apakah Perawat Boleh Mengganti Jenis atau Dosis Obat Sendiri?
Pada prinsipnya, perawat tidak boleh secara sembarangan mengubah jenis obat, dosis, frekuensi, atau terapi medis yang telah ditetapkan hanya berdasarkan keputusan pribadi di luar kewenangannya.

Misalnya, seorang dokter memberikan instruksi obat dengan dosis tertentu. Perawat kemudian berpikir bahwa dosis tersebut terlalu tinggi lalu mengurangi dosis tanpa melakukan verifikasi. Tindakan semacam itu dapat menimbulkan persoalan keselamatan pasien dan profesional karena perubahan terapi tidak boleh dilakukan berdasarkan keputusan pribadi yang tidak memiliki dasar kewenangan.

Sebaliknya, jika perawat menemukan sesuatu yang menurutnya tidak sesuai, langkah yang tepat adalah mengklarifikasi dan mengeskalasi, bukan diam-diam mengubah terapi.

Situasi berbeda dapat berlaku pada tindakan yang memang telah diberikan kewenangan melalui protokol, standing order, algoritma klinis, atau sistem pelayanan tertentu. Dalam kondisi tersebut, tindakan perawat tetap harus mengikuti batas yang telah ditetapkan.

Artinya, kata kuncinya adalah kewenangan. Bukan semata-mata apakah perawat "bisa" melakukan sesuatu secara teknis.

Seseorang mungkin secara teknis mampu melakukan tindakan tertentu, tetapi kemampuan teknis tidak otomatis memberikan kewenangan profesional untuk melakukannya secara mandiri.

Hal ini penting karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal "bisa melakukan". Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah tenaga kesehatan tersebut kompeten, berwenang, ditugaskan, dan memiliki dasar prosedural untuk melakukan tindakan tersebut?

6. Bagaimana Jika Pasien Menolak Obat?
Pasien bukan benda yang dapat dipaksa menerima setiap tindakan kesehatan. Dalam pelayanan yang menghormati hak pasien, penolakan terhadap obat merupakan situasi yang harus ditangani secara profesional.

Misalnya, seorang pasien berkata, "Saya tidak mau minum obat ini karena sebelumnya pernah mengalami reaksi buruk." Perawat seharusnya tidak langsung memaksa. Ia perlu mendengarkan alasan pasien, memberikan informasi sesuai kompetensi, dan mengikuti prosedur yang berlaku ketika pasien menolak terapi.

Jika penolakan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, informasi tersebut perlu dikomunikasikan kepada dokter atau tim yang bertanggung jawab sesuai mekanisme rumah sakit. Pasien juga dapat membutuhkan penjelasan mengenai manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensi penolakan sesuai konteks klinis dan kewenangan tenaga kesehatan.

Jean Watson, melalui teori Human Caring, menempatkan hubungan manusiawi dan penghormatan terhadap pasien sebagai bagian penting dalam keperawatan. Prinsip tersebut relevan dalam situasi penolakan obat karena perawat tidak hanya berurusan dengan "obat yang harus masuk ke tubuh", tetapi dengan seorang manusia yang memiliki kekhawatiran, pengalaman, dan hak.

Di lapangan, penolakan obat dapat terjadi karena pasien takut efek samping, tidak memahami tujuan obat, pernah mengalami pengalaman buruk, merasa sudah sembuh, kesulitan menelan, atau memiliki alasan pribadi maupun budaya tertentu.

Karena itu, komunikasi menjadi sangat penting. Perawat perlu membantu pasien memahami situasinya sesuai batas kompetensi, bukan memarahi atau menakut-nakuti pasien.

7. Bagaimana Jika Setelah Diberikan Obat Pasien Mengalami Reaksi?
Pekerjaan perawat tidak berakhir ketika obat masuk ke tubuh pasien. Pemantauan setelah pemberian juga merupakan bagian penting dari keselamatan.

Reaksi obat dapat bervariasi. Ada reaksi yang ringan, sementara reaksi lain dapat menjadi serius. Misalnya, pasien dapat mengalami ruam, mual, pusing, penurunan tekanan darah, perubahan kesadaran, gangguan pernapasan, atau reaksi alergi berat.

Jika pasien mengalami perubahan setelah pemberian obat, perawat perlu melakukan penilaian sesuai kompetensi dan prosedur, memberikan respons yang diperlukan dalam batas kewenangannya, serta menghubungi tenaga kesehatan lain jika diperlukan.

Dalam kasus tertentu, reaksi berat dapat berkembang dengan cepat. Anafilaksis, misalnya, merupakan keadaan yang membutuhkan penanganan segera. Perawat yang berada di dekat pasien dapat menjadi orang pertama yang menyadari munculnya gejala.

Situasi seperti ini menunjukkan mengapa perawat harus memahami obat yang diberikan dan bukan sekadar mengikuti daftar obat secara mekanis. Pengetahuan mengenai efek yang diharapkan, efek samping, kontraindikasi, serta tanda bahaya membantu perawat melakukan pemantauan yang lebih aman.

WHO dalam berbagai publikasi mengenai keselamatan obat menekankan pentingnya pemantauan dan komunikasi dalam mengurangi risiko medication-related harm.

Dengan demikian, pemberian obat sebenarnya merupakan proses yang dimulai sebelum obat diberikan dan berlanjut setelah obat diberikan.

8. Apakah Perawat Boleh Memberikan Obat dalam Keadaan Darurat?
Keadaan darurat memerlukan penanganan yang berbeda dari situasi rutin. Ketika kondisi pasien memburuk secara tiba-tiba, tenaga kesehatan dapat bekerja berdasarkan protokol kegawatdaruratan dan kewenangan masing-masing.

Dalam kondisi seperti itu, perawat dapat melakukan tindakan yang memang termasuk dalam kompetensi dan kewenangannya serta mengikuti protokol yang berlaku. Misalnya, perawat dapat melakukan respons awal, memanggil tim bantuan, melakukan pemantauan, menyiapkan obat atau alat yang diperlukan, serta melaksanakan tindakan sesuai protokol dan penugasan.

Namun, kata "darurat" bukan berarti semua batas kewenangan menjadi hilang. Justru dalam keadaan gawat, koordinasi, protokol, dokumentasi, dan pembagian tugas menjadi semakin penting.

Dalam situasi tertentu, rumah sakit dapat memiliki standing order, clinical pathway, atau protokol kegawatdaruratan yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan tindakan tertentu berdasarkan algoritma yang telah ditetapkan. Pelaksanaan harus tetap sesuai dengan kompetensi dan sistem yang berlaku.

Karena itu, tidak tepat mengatakan bahwa "kalau darurat, perawat boleh memberikan obat apa saja". Yang benar adalah bahwa dalam keadaan darurat dapat terdapat mekanisme khusus yang memberikan dasar tindakan tertentu sesuai protokol, kompetensi, dan kewenangan.

9. Bagaimana Hubungan Perawat dengan Dokter dan Apoteker dalam Pemberian Obat?
Pemberian obat yang aman sebenarnya melibatkan sistem, bukan satu orang. Dokter, apoteker, perawat, pasien, dan fasilitas kesehatan dapat memiliki peran pada tahapan yang berbeda.

Dokter pada umumnya menentukan terapi medis sesuai kompetensi dan kewenangannya. Apoteker memiliki keahlian khusus dalam bidang obat dan pelayanan kefarmasian, termasuk berbagai aspek terkait penggunaan obat secara aman. Perawat berada dekat dengan pasien dalam proses pemberian dan pemantauan, sehingga dapat menjadi salah satu lapisan penting dalam mendeteksi masalah sebelum dan setelah obat diberikan.

Bayangkan sebuah obat diresepkan dengan benar oleh dokter. Kemudian obat disiapkan dengan benar oleh sistem farmasi. Tetapi ketika diberikan kepada pasien, terjadi kesalahan identitas. Kesalahan tersebut dapat dicegah apabila perawat melakukan identifikasi pasien dengan benar.

Sebaliknya, jika perawat menemukan bahwa obat yang diterima tidak sesuai dengan instruksi, sistem farmasi dan komunikasi dengan dokter dapat menjadi bagian dari proses klarifikasi. Dengan demikian, keselamatan obat merupakan hasil dari beberapa lapisan pengamanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keselamatan pasien internasional yang menekankan system approach, bukan hanya mengandalkan kehati-hatian satu orang.

Karena itu, jika terjadi kesalahan obat, investigasi sebaiknya tidak langsung berhenti pada pertanyaan "Siapa perawat yang memberikannya?" tetapi juga melihat bagaimana obat diresepkan, diverifikasi, disiapkan, didistribusikan, diberikan, dan dipantau.

Apa Dasar Hukumnya di Indonesia?
Dalam konteks Indonesia saat ini, pembahasan kewenangan tenaga kesehatan perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai salah satu landasan utama sistem kesehatan nasional.

Pelaksanaannya diperinci antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, terdapat berbagai peraturan teknis dan ketentuan kementerian yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, pelayanan kefarmasian, rekam medis, keselamatan pasien, serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam menilai apakah suatu perawat boleh melakukan tindakan tertentu, tidak cukup hanya membaca satu pasal kemudian menyimpulkan "boleh" atau "tidak boleh". Harus dilihat pula kompetensi perawat, penugasan, standar profesi, standar prosedur operasional rumah sakit, instruksi terapi, kondisi pasien, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Hal ini penting karena kewenangan seorang tenaga kesehatan bukan hanya ditentukan oleh nama profesinya. Kompetensi dan penugasan profesional juga menjadi faktor penting.

Selain itu, regulasi dapat mengalami perubahan. Karena itu, untuk perkara konkret yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perawat akibat pemberian obat, sebaiknya digunakan peraturan yang berlaku pada saat kejadian dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelayanan.

Bagaimana Jika Perawat Memberikan Obat yang Salah?
Jika terjadi dugaan kesalahan obat, jangan langsung menyimpulkan bahwa perawat pasti bersalah secara hukum. Pertama-tama harus diketahui apa jenis kesalahannya dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Misalnya, obat yang diberikan benar tetapi pasien mengalami efek samping yang memang merupakan risiko terapi. Kondisi tersebut berbeda dengan pasien yang mendapatkan obat untuk orang lain. Begitu pula pasien menerima obat sesuai resep tetapi mengalami komplikasi yang tidak dapat diprediksi. Semua kondisi tersebut membutuhkan analisis yang berbeda.

Jika memang terjadi medication error, perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui akar masalah. Apakah terdapat kesalahan resep? Apakah nama obat mirip? Apakah sistem komputer bermasalah? Apakah komunikasi antarshift tidak lengkap? Apakah obat salah ditempatkan? Apakah identitas pasien tidak diverifikasi? Apakah perawat melanggar prosedur?

Pendekatan keselamatan pasien modern mengajarkan bahwa kesalahan perlu dianalisis secara sistematis. Tujuannya bukan hanya mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi juga mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi.

Namun, pendekatan sistem tidak berarti individu tidak pernah dapat bertanggung jawab. Jika terbukti terdapat tindakan yang dilakukan dengan melanggar standar, kompetensi, kewenangan, atau prosedur secara signifikan, pertanggungjawaban tetap dapat muncul sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, fakta dan bukti jauh lebih penting daripada asumsi.

Dokumentasi keperawatan dan rekam medis menjadi penting dalam situasi seperti ini. Catatan mengenai obat yang diberikan, waktu pemberian, respons pasien, komunikasi dengan dokter, dan tindakan lanjutan dapat membantu menggambarkan rangkaian kejadian.

Perawat Boleh Memberikan Obat, Tetapi Bukan Berarti Boleh Menentukan Semua Obat

Jadi, apakah perawat boleh memberikan obat kepada pasien? Jawabannya Ya, perawat dapat memberikan obat dalam pelayanan pasien sepanjang tindakan tersebut berada dalam kompetensi dan kewenangannya serta dilakukan berdasarkan instruksi atau dasar terapi yang sah dan sesuai sistem pelayanan yang berlaku.

Tetapi terdapat batas yang sangat penting. Memberikan obat bukan berarti perawat bebas menentukan obat, mengganti dosis, mengubah terapi, atau meresepkan obat secara mandiri di luar kewenangannya.

Perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pemberian obat. Identitas pasien harus benar, obat harus sesuai, dosis dan waktu harus diperiksa, rute pemberian harus tepat, kondisi pasien perlu diperhatikan, alergi harus menjadi pertimbangan, dan respons pasien setelah pemberian perlu dipantau sesuai kebutuhan.

Jika terdapat keraguan atau dugaan kesalahan, perawat justru memiliki alasan profesional untuk melakukan verifikasi dan mengomunikasikan masalah tersebut. Menghentikan sementara proses pemberian untuk melakukan klarifikasi dapat menjadi tindakan keselamatan pasien yang jauh lebih tepat daripada memberikan obat yang diragukan hanya karena "sudah ada instruksi".

Hal yang sama berlaku ketika pasien menolak obat atau mengalami reaksi setelah pemberian. Perawat harus merespons sesuai kompetensi, prosedur, dan sistem kolaborasi yang berlaku.

Pada akhirnya, keselamatan pemberian obat bukan tanggung jawab satu profesi saja. Dokter, apoteker, perawat, pasien, keluarga, dan rumah sakit merupakan bagian dari sistem yang harus bekerja sama.

Maka, anggapan bahwa "perawat hanya menjalankan perintah dokter" sebenarnya terlalu sederhana. Dalam pemberian obat, perawat tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan verifikasi, mengenali potensi bahaya, memantau pasien, mendokumentasikan tindakan, dan melakukan eskalasi apabila menemukan sesuatu yang tidak sesuai.

Perawat boleh memberikan obat, tetapi perawat tidak boleh memberikan obat secara sembarangan. Di situlah letak perbedaan antara sekadar "memberikan obat" dan menjalankan praktik keperawatan secara profesional.

Referensi Pendukung

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - menjadi kerangka hukum utama penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - menjadi salah satu peraturan pelaksana penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan dan tenaga kesehatan.
• World Health Organization (WHO), Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge on Medication Safety. Referensi internasional mengenai keselamatan penggunaan obat dan pencegahan medication-related harm.
• Patricia Benner, From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice (1984). Referensi penting mengenai perkembangan kompetensi dan pertimbangan klinis perawat.
• James Reason, Human Error (1990). Salah satu karya penting mengenai kesalahan manusia dan keselamatan sistem, termasuk konsep yang kemudian dikenal luas sebagai Swiss Cheese Model.
• Institute for Safe Medication Practices (ISMP). Berbagai publikasi dan pedoman keselamatan penggunaan obat yang relevan dengan pencegahan medication error.
• American Nurses Association (ANA). Berbagai standar dan literatur profesional mengenai praktik keperawatan, keselamatan pasien, serta tanggung jawab profesional perawat.

Catatan Penting Mengenai Batas Kewenangan
Istilah "perawat boleh memberikan obat" tidak boleh dimaknai sebagai izin umum untuk melakukan seluruh tindakan terkait obat secara mandiri. Jenis obat, cara pemberian, kondisi pasien, kompetensi perawat, instruksi terapi, protokol rumah sakit, penugasan, standar prosedur operasional, serta peraturan yang berlaku dapat memengaruhi apakah suatu tindakan dapat dilakukan.

Untuk kasus nyata yang berkaitan dengan dugaan kesalahan pemberian obat atau tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, perlu diperiksa rekam medis, instruksi/resep, catatan pemberian obat, standar prosedur operasional, kewenangan tenaga kesehatan, dokumentasi komunikasi, kondisi pasien, dan peraturan yang berlaku pada saat kejadian. Tidak setiap kejadian buruk setelah pemberian obat otomatis merupakan kelalaian, tetapi setiap dugaan medication error harus ditangani serius demi keselamatan pasien.

Referensi Artikel :
Andi Wardah Muzfah, A.Md.Kep., S.Kep., Ns., M.Kes.

Rujukan Artikel :
Web/Blog Artikel Kesehatan